Petani Tembakau Belum Sejahtera

Institute for Foods and Agriculture Development Studies (IFADS) mengatakan jika peraturan peningkatan biaya cukai hasil tembakau semestinya tidak dikerjakan waktu keadaan petani tembakau tidak sejahtera. Gagasan pemerintahan untuk meningkatkan cukai hasil tembakau dipandang kurang arif ketika keadaan petani tembakau belum juga makmur.

Chairman Institute for Foods and Agriculture Development Studies (IFADS) Andi Nuhung memandang tingkat kesejahteraan petani tembakau masih rendah meskipun tembakau terhitung komoditi yang prospektif penghasilan semakin tinggi dibanding dengan beberapa komoditi yang lain. Namun, karena area yang kecil serta tidak ada bantuan, petani tembakau pada akhirnya sering mendapatkan margin yang kecil. Sesaat sejauh ini peraturan di bagian pertanian, terhitung tembakau, kerap diperuntukkan untuk capai sasaran-target pemerintahan, misalkan untuk tingkatkan akseptasi negara.

“Tapi malah peraturan itu relatif kontraproduktif dengan pembangunan kesejahteraan petani tembakau. Area bertaninya telah kecil, ongkos inputnya mahal, serta ditanggung pajak/cukai tinggi kembali, tentu petani akan berteriak,” ucapnya, Senin (9/11/2020).

Ini tidak searah dengan sasaran pemerintahan dalam bidang pertanian yaitu tingkatkan kesejahteraan petani.

Ia menyaksikan sekarang ini peningkatan tembakau nasional cukup kendor, hingga keperluan resapan tembakau tidak tercukupi. Bila resapan rendah karena peningkatan cukai, industri hasil tembakau pasti kesusahan sebab petani akan tuntut harga tembakau dinaikkan. “Berarti, cost-nya akan berubah dari petani ke pabrik,” katanya.

Andi Nuhung menjelaskan jika petani tembakau susah untuk berpindah ke komoditi lain sebab bertani tembakau menjadi sisi budaya turun temurun.

“Sayang ini kerap kali tidak diakui, walau sebenarnya tidak gampang untuk berpindah ke komoditi lain sebab petani itu telah bersatu dengan budidaya tembakau, sama dengan petani padi serta petani singkong,” katanya.

Ia memandang pemerintahan seharusnya ambil peraturan dengan mengeruk pendekatan sosiologis serta budaya.

Beberapa perusahaan rokok kecil dalam lindungan Komunitas Warga Industri Rokok Semua Indonesia (FORMASI) menekan pemerintahan supaya tidak meningkatkan biaya cukai hasil tembakau di fragmen sigaret kretek tangan (SKT). Ini berkaitan dengan nasib beberapa karyawan alias pekerja yang gantungkan hidup dari pertanian tembakau atau pekerja linting di bidang SKT.

“Untuk SKT kelompok 3, 2, serta 1 saya berharap jangan dinaikkan sebab di sana banyak tenaga kerja alias padat kreasi,” tutur Ketua Harian Komunitas Warga Industri Rokok Indonesia (FORMASI) Heri Susanto.

Sudah diketahui SKT adalah bidang padat kreasi yang meresap banyak tenaga kerja. Terakhir, industri kecil ini selalu tertekan karena peningkatan cukai tembakau pada 2020 serta kritis ekonomi karena wabah COVID-19.

Jika cukai SKT dinaikkan, resiko gelombang penghentian hubungan kerja (PHK) bisa berlangsung. Nasib pekerja SKT yang sejumlah besar ialah wanita selaku tulang punggung keluarga jadi terancam. Heri mengharap peningkatan cukai fragmen rokok mesin pun tidak begitu tinggi supaya tidak memberatkan aktor usaha IHT. FORMASI mengharap peningkatan cukai tembakau tidak capai dua digit. “Seharusnya biaya cukai tembakau di angka 7-10 %,” ucapnya.

Ia mengharap pemerintahan bisa dengarkan suara pebisnis selaku sisi dari suara rakyat. Dengan begitu pebisnis, pegawai, petani, warga bisa terakomodasi keperluannya.

“Jika pemerintahan saja yang bahagia tetapi pekerjanya tidak nikmat kan tidak bagus,”ucapnya.

Seirama, Ketua umum Dewan Pimpinan Nasional Federasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI) Agus Parmuji mengatakan faksinya menampik peningkatan cukai tembakau yang begitu tinggi pada 2021.

“Bila pemerintahan meningkatkan kembali cukai tembakau, itu penganiayaan pada rakyat terutamanya petani tembakau,” ucapnya.

Berkeberatan ini didasari pada keadaan petani yang dipandang APTI benar-benar menderita karena peningkatan cukai tahun ini, ditambahkan lagi didera wabah COVID-19. Ini mengakibatkan resapan serta pemasaran hasil panen tembakau benar-benar kurang kuat tahun ini.

Agus menjelaskan peningkatan cukai rokok seharusnya ada di angka lumrah. “Ya jika contoh naik optimal 5 % kemungkinan itu angka lumrah. Pemerintahan masih untung, petani tidak bingung,” bebernya.

Tidak lupakan rekanan senasib yang bekerja di bidang SKT, Agus mengharap pemerintahan pun tidak meremehkan pelindungan pada pekerja rokok atau pekerja linting.

“Rekan-rekan pelinting atau pekerja SKT itu terimbas peningkatan cukai, walau sebenarnya negara dibuatkan lapangan pekerjaan oleh SKT. Jangan disikat dengan peningkatan cukai,” katanya.

Pemerintahan disuruh menimbang secara masak berkaitan wawasan peningkatan harga rokok jadi Rp 50 ribu ‎per buntel. Karena, peningkatan harga ini bukanlah cuman memberikan ancaman industri rokok, dan juga beberapa pekerjanya dan petani tembakau.

error: Content is protected !!